Politik Hukum dan Positivasi Syariat Islam di Indonesia Edisi 3

Deskripsi Buku

1 PENDAHULUAN N egara tidak dapat berdiri tegak tanpa hukum Namun formulasi hukum suatu negara berkait erat dengan pola kongurasi dan dinamika politik yang terjadi di negara itu Perbedaan satu negara dengan negara lain hanya mengenai pengelolaan politik hukumnya sesuai dengan kondisi politik masing masing negara ada yang secara keseluruhan tatanan hukumnya baik berkaitan dengan ideologi dan sistem politiknya ada juga negara yang politik hukumnya sederhana sesuai dengan kebutuhan karena telah memiliki sistem hukum yang mapan dan lebih dikaitkan dengan kebutuhan yang bersifat khusus dari pada yang pokok Politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia cita cita hukum yang termuat dalam konstitusi dan pembukaan UUD 1945 berkehendak dan bahkan berkebutuhan untuk terus mengganti memperbaiki atau menyempurnakan hukum hukum peninggalan kolonial dengan hukum yang baru Di tengah upaya mengganti hukum pembentukan hukum nasional Indonesia modern terjadi kontestasi antar sistem hukum yang ada saat itu yaitu Hukum Islam Hukum Barat peninggalan kolonial Belanda dan Hukum Adat Hukum Islam dalam berkontestasi sering kali melalui pembentukan konstitusi dan pejuangan ini tidak pernah mendapat dukungan mayoritas politik pada lembaga pembuat hukum Realitas politik menunjukkan bahwa Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam melainkan negara Pancasila karenanya ditegaskan untuk mewujudkan hukum Islam1 PENDAHULUAN N egara tidak dapat berdiri tegak tanpa hukum. Namun formulasi hukum suatu negara berkait erat dengan pola kongurasi dan dinamika politik yang terjadi di negara itu. Perbedaan satu negara dengan negara lain hanya mengenai pengelolaan politik hukumnya sesuai dengan kondisi politik masing-masing negara, ada yang secara keseluruhan tatanan hukumnya ...baik berkaitan dengan ideologi dan sistem politiknya, ada juga negara yang politik hukumnya sederhana sesuai dengan kebutuhan karena telah memiliki sistem hukum yang mapan dan lebih dikaitkan dengan kebutuhan yang bersifat khusus dari pada yang pokok. Politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia cita-cita hukum yang termuat dalam konstitusi dan pembukaan UUD 1945 berkehendak dan bahkan berkebutuhan untuk terus mengganti, memperbaiki atau menyempurnakan hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum yang baru. Di tengah upaya mengganti hukum pembentukan hukum nasional Indonesia modern terjadi kontestasi antar sistem hukum yang ada saat itu yaitu Hukum Islam, Hukum Barat peninggalan kolonial Belanda dan Hukum Adat. Hukum Islam dalam berkontestasi sering kali melalui pembentukan konstitusi, dan pejuangan ini tidak pernah mendapat dukungan mayoritas politik pada lembaga pembuat hukum. Realitas politik menunjukkan bahwa Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam melainkan negara Pancasila, karenanya ditegaskan untuk mewujudkan hukum Islam

Detail Buku